Terkini dari KemenSos: 6 Kategori Ini Tidak Lagi Dapat Bantuan Sosial

6 Kategori Ini Terkena Larangan Terima Bantuan Sosial
6 Kategori Ini Terkena Larangan Terima Bantuan Sosial

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan surat peringatan yang menetapkan 6 jenis kriteria yang tidak lagi dapat diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial. Apa saja kriteria-kriteria tersebut? Mari simak penjelasan lengkapnya.

6 Kategori Ini Terkena Larangan Terima Bantuan Sosial

1. ASN (Aparatur Sipil Negara)

Surat peringatan ini menekankan untuk tidak lagi mengusulkan individu atau keluarga yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai calon penerima bantuan sosial. Temuan dari pemeriksaan tahap sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa ASN masih menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk tidak mengusulkan kriteria ini.

2. Tenaga Kerja dengan Upah di Atas UMK/UMP

Bagi masyarakat yang memiliki upah di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak lagi dianggap layak menerima bantuan sosial. Hal ini berlaku untuk karyawan-karyawan di perusahaan yang gajinya melebihi UMK atau UMP. Termasuk dalam ketentuan ini adalah seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam satu kartu keluarga.

3. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang Telah Meninggal Dunia

Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih ada KPM yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, penting untuk segera melaporkan kematian anggota keluarga ke catatan sipil agar dapat melakukan update pada kartu keluarga.

4. Memiliki Jabatan atau Usaha Terdaftar di AHU (Administrasi Hukum Umum)

Masyarakat yang memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar dalam database Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak lagi bisa diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini mencakup pendaftaran usaha dalam berbagai bentuk seperti usaha dagang, UD, atau CV.

5. Masyarakat yang Mampu Menurut Kriteria Daerah

Konsep “mampu” di sini mengacu pada kriteria fakir miskin yang berbeda-beda setiap daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria fakir miskinnya, dan yang dianggap mampu tidak bisa lagi diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial.

6. Pendamping Sosial

Temuan dari pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa beberapa pendamping sosial juga menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, kriteria keenam ini menetapkan bahwa pendamping sosial tidak lagi dapat diusulkan sebagai calon penerima bantuan sosial.

Surat peringatan ini menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala dan pemantauan ketat terhadap kriteria-kriteria di atas. Dengan adanya aturan ini, diharapkan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan benar-benar diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkannya.